"Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik Secara Modern Menuju Peradilan yang Agung"
Minggu, 22 November 2026
HALAMAN INFORMASI

PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI

Pengadilan Agama Kayuagung Kelas 1A Kelas IB • Update: 01 Oct 2026

1

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS

LIHAT

2

Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertek Pensiun PNS dan Janda Duda

LIHAT

3

KMA 192 Tahun 2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama

LIHAT

4

KMA 193 Tahun 2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama

LIHAT

5

Surat Sekma Nomor 149-1_2014 tentang Pemberian Izin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama

LIHAT

6

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

7

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

LIHAT

8

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun

LIHAT

9

Surat Kepala BKN Nomor K.26-30 V.7-3 99 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

10

SK Kabawas Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Kinerja dan Penilaian Integritas Pengadilan

LIHAT

11

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian PNS

LIHAT

12

PERSEKMA Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja di Llingkungan MA RI

LIHAT

13

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

LIHAT

14

PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

15

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI

LIHAT

16

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI

LIHAT

17

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

LIHAT

18

Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

LIHAT

19

Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

20

Peraturan Pemerintah RI No.3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

21

Peraturan Pemerintah RI No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

22

Peraturan Pemerintah RI No.05 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

23

Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

24

Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

25

Undang-undang RI No.08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

LIHAT

26

Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

27

Peraturan Pemerintah RI No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

LIHAT

28

Peraturan Pemerintah RI No.40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

LIHAT

29

Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

LIHAT

30

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

LIHAT

31

Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim

LIHAT